Buka menu utama

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat KemenHub) adalah sebuah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang mengkhusus dalam urusan pengangkutan atau transportasi tahap kebangsaan negara tersebut.

Kementerian Perhubungan Indonesia
Logo of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.svg
Gambaran keseluruhan
Dibentuk19 Ogos 1945; 74 tahun yang lalu (1945-08-19)
Ibu pejabatJalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
MotoKeselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Menteri bertanggungjawab
Eksekutif agensi
  • Djoko Sasono, Sekretaris Jenderal
Tapak webwww.dephub.go.id

Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan yang dijawat oleh Budi Karya Sumadi sejak tanggal 27 Julai 2016.

Tugas dan fungsiSunting

Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, ia menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
  5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Susunan organisasiSunting

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  6. Inspektorat Jenderal;
  7. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
  10. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
  11. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
  12. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
  13. Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan; dan
  14. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.

Lihat jugaSunting

RujukanSunting

Pautan luarSunting