|
'''Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia''' (biasa disingkat dengan '''[[PRRI]]''') merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ([[Jakarta]]) yang dideklarasikan pada tanggal [[15 Februari]] [[1958]] dengan keluarnya ultimatum dari ''Dewan Perjuangan'' yang dipimpin oleh Letnan Kolonel [[Ahmad Husein]] di [[kota Padang|Padang]], [[Sumatera Barat]], [[Indonesia]].
Dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah [[Sulawesi Utara]] dan [[Sulawesi Tengah]], dimana pada tanggal [[17 Februari]] [[1958]] kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI.<ref name="Poes" />
Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan<ref name="Poes">Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho, (1992), ''Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia'', PT Balai Pustaka, ISBN 978-979-407-412-1.</ref> oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia.
<!--DISIMPAN MENUNGGU RUJUKAN
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela [[Indonesia|NKRI]]. Sebagaimana ditegaskan [[Ahmad Husein]] dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April [[1957]]; Landasan perjuangan daerah tetap [[Republik Proklamasi]] dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik [[Indonesia]] tercinta.
== Awal Gerakan ==
Gerakan ini bermula dari acara reuni [[Divisi]] [[banteng]] di [[Padang]].pada ,tanggal 20-25 [[November]] [[1956]].dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya [[Otonomi Daerah]] agar bisa menggali potensi dan kekayaan [[Daerah]] dan disetuji pula pembetukan [[Dewan banteng]] yang dipimpin oleh [[Letkol]] [[Ahmad Hussein]] komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di [[Padang]].namun gagal.
Pada tanggal 20 [[Desember]] [[1956]].[[Letkol]] [[Ahmad Hussein]] merebut kekuasaan [[Pemerintah Daerah]] dari [[Gubernur]] [[Ruslan muljohardjo]].dalihnya [[Gubernur]] yang ditunjuk [[Pemerintah]] tidak berhasil menjalankan pembangunan [[Daerah]] disamping itu di berbagai Daerah muncul pula dewan dewan
# [[Dewan Gajah]] di [[Sumatra utara]] pimpinan [[Kolonel]] [[Maludin simbolon]]
# [[Dewan garuda]] di [[Sumatra selatan]] pimpinan [[Letkol]] [[R.Barlian]]
# [[Dewan maguni]] di [[Sulawesi utara]] pimpinan [[Letkol]] [[ventje sumual]]
Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ibukerajaan mengadakan musyawarah nasional pada [[September]] tahun [[1957]], dan kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan pada [[November]] [[1957]] yang bertujuan mempersiapkan pembaguanan di daerah secara integral.namu tetap saja gagal bahkan semaki memanas.
== Rujukan ==
| 