Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat: Perbezaan antara semakan
Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Tiada ringkasan suntingan Teg-teg: Suntingan mudah alih Suntingan web mudah alih |
Teg-teg: Dibalikkan Suntingan mudah alih Suntingan web mudah alih Disambiguation links |
||
Baris 1:
=== 1900–Sampai Sekarang ===
Setelah
* [[mendeklarasikan]]
* [[kemerdekaan]]
* [[1]]
* [[Desember]]
* [[1961]]
* [[Negara]]
* [[Nederlands New Guinea]]
* [[Free West Papua Campaign]]
* [[Free Papua]] [[ULMWP]]
* [[Negara Persatuan Republik Papua Barat]]
* [[military Commander]]
* [[Country]]
* [[flagcountry]]
* [[Free Papua]]
* [[Negara Persatuan Republik Papua Barat]]
* [[Province]]
* [[Papua]]
* [[West Papua]]
* [[Free West Papua Campaign]]
* [[Freeport McMoRaN]]
mencari dukungan baik secara militer maupun diplomasi. Beberapa usaha perjuangan diplomasi oleh pihak [[Negara Persatuan Republik Papua Barat]] [[NPRPB]] Di Singkat [[Republik Papua Barat]] [[RPB]] dilakukan melalui Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada 1949.
Pada sidang [[BPUPKI]] [[1]] [[Desember]] [[1961]], berbeda dengan mayoritas anggota [[BPUPKI]] yang menginginkan [[Organisasi Papua Merdeka]] meliputi seluruh bekas [[Hindia Belanda]], [[Malaya]], [[Borneo Utara]], [[Benny Wenda]] Setujuh Namun [[M-H]] tidak setuju, “Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Negara [[NNG]] Atau [[NPRPB]] Di Singkat [[RPB]] sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa [[Nederlands New Guinea]],[[Nugini Belanda]],[[Organisasi Papua Merdeka]],[[Republik Papua Barat]],[[Negara Persatuan Republik Papua Barat]] Yang Ingin Mau [[Menentukan Nasip sendiri]]. Bangsa [[Papua]] juga berhak menjadi bangsa [[Merdeka]],” kata [[M-Hatta]]. Lanjutnya Bilamana Kalau Bangsa Papua Barat Sudah Siap SEGERA Bentuk
[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Papua Barat]] (PPKPB) 1 Desember 1961—1 Mei 1963]]. Maka Bangsa Papua Barat Bergerak Demi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat Sampai Saat ini, Namun Belum Ada Pengakuan. Yang Ada Hanya Secara Independent Dan Demokrasi Menjadi Negara Yang Memiliki Seorang [[President]] Dan [[Wakil]] [[President]].
Kata [[M-H]] “Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk yang mengatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya Bangsa Papua Barat Sebagai [[BANGSA PAPUA BARAT SEBAGAI,BANGSA YANG MERDEKA]]. Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa [[Melanesia]],” Bukan Bangsa [[Melayu]] Mereka Punya Hak [[MERDEKA]] yang tercatat dalam [[Risalah]] [[Sidang]] [[Badan]] [[Penyelidik]] [[Usaha-Usaha]] [[Persiapan]] [[Kemerdekaan]] [[Indonesia]] (BPUPKI) dan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945.<ref name="Sitompul 2019">{{cite web | last=Sitompul | first=Martin | title=Ketika Hatta Menerima Bangsa Papua Barat | website=Historia | date=2019-05-17 | url=https://historia.id/amp/politik/articles/ketika-hatta-menerima-bangsa-papua-barat-vqjeJ | language=id | access-date=2022-01-30}}</ref> Walaupun demikian, hingga 1956 Papua berada di dalam lingkup [[Provinsi]] [[Australia]].
Tahun 1945-1961, oleh [[Residen]] [[JP Van Eechoud]] dibentuklah sekolah [[Bestuur]]. Di sana ia menunjuk [[Atmoprasojo]], mantan tahanan diguli, menjadi direktur sekolah Bestuur untuk mendidik kaum terpelajar [[Papua]]. Sementara itu Admoprasojo menggunakan posisinya untuk membujuk murid-muridnya bahwa [[pemerintah]] [[Belanda]] adalah [[Pembebasan]] Bagi Bangsa Papua Barat dan upaya [[pemerintah]] [[Belanda]] adalah upaya melanjutkan [[Pembebasan Bangsa Papua Barat|Untuk Menentukan Nasip Sendiri]] di Papua maka ia meminta kaum terpelajar harus ikuti kemerdekaan Indonesia Kepada Kemerdekaan Papua Barat. Oleh Karena Kami Berada Dalam Negeri Bukan Di Luar Negeri Beberapa murid yang setuju{{butuh rujukan}} melakukan pertemuan [[tertutup]] di [[Tobati]], [[Jayapura|Hollandia]]. Untuk melawan upaya [[Dekolonisasi]] [[Papua]] oleh [[Pemerintah]] [[Belanda]] turut dibicarakan penggantian sebuah nama oleh [[Frans Kaisiepo]] selaku ketua panitia kemudian mengambil sebuah nama yaitu [[Irian]] dari sebuah [[mitos]] [[Manseren Koreri]], sebuah legenda yang dikenal luas oleh masyarakat luas [[Biak]], yaitu [[Irian]]. Pada perkembangan selanjutnya nama [[Irian]] menjadi akronim untuk "[[Ikuti Republik Indonesia Anti Nederlands]]" sebagai kampanye menentang [[Pemerintah]] [[Belanda]].<ref name="Wanggai 2008"/>
Pada Desember 1945, direncanakan pemberontakan terhadap Belanda pada tanggal 25 Desember yang berpusat di Kampung Harapan, yang dipimpin Admoprasojo dan murid-muridnya beserta beberapa anggota KNIL, Batalion Papua, dan mantan Heiho. Namun pemerintah Belanda mengetahui rencana setelah diberi tahu salah satu anggota Batalion Papua. Otoritas Belanda memberi isu penyerangan kampung kristen akan dilakukan oleh anggota pemberontak yang beragama muslim, dan mengerahkan pasukan KNIL yang berpusat di Kloofkamp yang berjarak 40 km dari Kampung Harapan untuk mengepungnya pada tanggal 15 Desember. Kemudian menggunakan pasukan asal Rabaul, Papua Nugini, Belanda menangkap 250 calon pemberontak, dan menangkap Atmoprasojo, Corinus Krey, Marthen Indey dan Silas Papare sebagai pemimpin operasi untuk dibawa ke Hollandia.<ref name="Lumintang 1997">{{cite book |last1=Lumintang |first1=Onnie |last2=Haryono |first2=P. Suryo |last3=Gunawan |first3=Restu |last4=Nurhajarini |first4=Dwi Ratna |title=Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey dan Silas Papare |date=1997 |publisher=[[Ministry of Education and Culture (Indonesia)|Ministry of Education and Culture]] |location=Indonesia |url=http://repositori.kemdikbud.go.id/7607/1/BIOGRAFI%20PAHLAWAN%20NASIONAL%20MARTHIN%20INDEY%20DAN%20SILAS%20PAPARE.pdf |language=id|access-date=2022-02-10}}</ref>
Pada tanggal [[16 Juli]] [[1946]], [[Frans Kaisiepo]] yang dipilih untuk mewakili Nieuw Guinea hadir untuk konferensi di Malino-Ujung Pandang, sebelum pergi ke Malino pada 9 Juli 1946, atas saran Corinus Krey, Frans Kaisiepo bertemu dengan Admoprasojo di penjara Abepura, Hollandia yang difasilitasi oleh sipir Elly Uyo dan anggota batalion papua, Johan Aer. Di pertemuan ini mereka setuju untuk menggunakan nama Irian.<ref name="Kemdikbud 1983 p.72-73">{{Cite web|last1=Patiara|first1=John|last2=Renwarin|first2=Herman|last3=Soedharto|first3=Bondan|last4=Palangan|first4=M.|date=1983|title=Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialis dan Kolonialisme di Daerah Irian Jaya|url=http://repositori.kemdikbud.go.id/14100/1/Sejarah%20perlawanan%20terhadap%20imperialisme%20dan%20kolonialisme%20di%20daerah%20irian%20jaya.PDF|website=Kemdikbud|pages=72–73| access-date=2021-11-03}}</ref> Di Malino melalui pidatonya dalam penyiaran radio nasional, mengumumkan pergantian nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian dan seharusnya masuk menjadi wilayah Indonesia, nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108). Di saat yang bersamaan pada tanggal 17 Juli 1946, Panggoncang Alam melancarkan pemberontakan untuk melepaskan Atmoprasojo dengan melucuti pasukan KNIL dan menyerang beberapa lokasi walau akhirnya gagal. Silas Papare dianggap memiliki andil dalam peristiwa tersebut diasingkan dari Hollandia ke Serui, di mana dia bertemu dengan Sam Ratulangi yang sudah lebih dahulu diasingkan di sana. Selanjutnya PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia Irian) didirikan oleh Papare di Serui bersama Alwi Rachman sebagai wakil, dan Sam Ratulangi sebagai penasihat. Komite Indonesia Merdeka (KIM) organisasi berasal di Melbourne mendirikan cabang Abepura pada Oktober 1946, dipimpin oleh Dr. J.A. Gerungan, yang setelah dipindahkan, dipimpin oleh Marthen Indey. Di Manokwari, Gerakan Merah Putih didirikan oleh Petrus Walebong dan Samuel Damianus Kawab,<ref name="Google Play Books">{{cite book | title=25 tahun Trikora | website=Google Play Books | year=1988 | publisher=Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat | url=https://play.google.com/books/reader?id=650vAAAAMAAJ&pg=GBS.PR2&hl=en | language=rw | access-date=2021-11-01}}</ref> gerakan ini kemudian menyebar ke Babo, Kokas, dan Sorong.<ref name="Irian Jaya (Indonesia) 1987 p. 9">{{cite book | author=Irian Jaya (Indonesia) | title=Irian Jaya, the Land of Challenges and Promises | publisher=Alpha Zenith | year=1987 | url=https://books.google.com/books?id=judyAAAAMAAJ | access-date=2021-11-01 | page=9}}</ref> Cabang KIM di Biak diubah menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM) oleh Lukas Rumkorem, sedangkan di Sorong, Perintis Kemerdekaan didirikan oleh Sangaji Malan.<ref name="Sulindo 2019">{{cite web | last=Sulindo | first=Redaksi | title=Meluruskan Sejarah (Bagian 3, Selesai) | website=Koran Sulindo | date=2019-11-24 | url=https://koransulindo.com/meluruskan-sejarah-bagian-3-selesai/ | access-date=2022-02-10}}</ref>
Para tanggal 17 Agustus 1947, para pekerja Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij, mendirikan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang dipimpin Abraham Koromath. Pada tanggal 19 Maret 1948 terjadi pemberontakan terhadap Belanda di Biak yang dipimpin oleh Stevanus Yoseph dengan Petro Jandi, Terianus Simbiak, Honokh Rambrar, Petrus Kaiwai dan Hermanus Rumere. Para pemimpin pemberontakan ditangkap dan Petro Jandi dihukum mati, dan lainnya dipenjara.<ref name="Sulindo 2019"/><ref name="Lumintang 2018 pp. 47–60">{{cite journal | last=Lumintang | first=Onie M. | title=THE RESISTANCE OF PEOPLE IN PAPUA (1945-1962) | journal=Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah | volume=10 | issue=2 | date=2018-07-27 | issn=2615-7993 | doi=10.17509/historia.v10i2.12221 | pages=47–60 | doi-broken-date=4 November 2021 | url=https://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/12221 | access-date=2021-11-01}}</ref>
Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) dilakukan di Deen Hag, Belanda sebagai upaya pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia menuntut [[Pemerintah Belanda]] mengakui Kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan permasalahan mengenai status Irian Barat dibicarakan kemudian. Saat itu Kemerdekaan Indonesia diakui [[Pemerintah Belanda]] dari Aceh sampai Ambon dengan sistem [[Pemerintahan Federal]] yang dikenal dengan [[Republik Indonesia Serikat]]. Pemerintah Belanda menginginkan agar daerah masing-masing wilayah Indonesia harus membangun masing-masing wilayah administrasinya dengan pertanggungjawaban kepada pemerintah [[(RIS)]] sebagai Negara Bagian.
Untuk wilayah Irian, [[Pemerintah Belanda]] menolak digabungkannya wilayah tersebut ke dalam [[Republik Indonesia Serikat]] karena telah mendaftarkan Wilayah Non Self Government Territory di PBB yang akan didekolonisasi menjadi sebuah Negara Merdeka.{{butuh rujukan}} Pada tahun [[1946]], berdasarkan data resolusi 66(I), Daftar Wilayah Non Self Government Territory di PBB mencakup seluruh wilayah Netherlands Indies.<ref name="UN">{{cite web | last=Nations | first=United | title=Transmission of Information under Article 73 of the Chapter| website=ny.un.org | url=https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/17/PDF/NR003317.pdf?OpenElement | language=en | access-date=2022-02-02}}</ref> [[Belanda]] kembali mengubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut sejalan dengan upaya [[pemerintah Belanda]] untuk [[Dekolonisasi Nieuw Guinea]] sesuai dengan Piagam PBB 1945 tentang Penghapusan Wilayah Koloni.{{butuh rujukan}} Menurut Arend Lijphart, motivasi Belanda memisahkan wilayah Papua didasari oleh letak strategisnya untuk pusat tentara laut kerajaan Belanda di pasifik, memindahkan Indo-eurasian dari wilayah Indonesia lainnya, dan untuk mengontrol kepentingan ekonomisnya di Indonesia.<ref>Arend Lijphart, ''Trauma of Decolonization'', pp. 25–35, 39–66</ref> Untuk menghapuskan nasionalisme Indonesia, Van Eechoud melarang PKII dan KIM, dan membuang tokohnya ke Makassar, Jawa, dan Sumatra. Tokoh-tokoh yang dibuang seperti [[Silas Papare]], [[Albert Karubuy]], N.L. Suwages, Machmud Singgirei Rumagesan. Walau beberapa masih pula berada di Papua seperti, Steven Rumbewas, Corinus Krey, Marthen Indey, Abraham Koromath, Samuel Damianus Kawab, Elieser Jan Bonay, dan Elly Uyo.<ref name="Politik Hukum 2021 p. 115">{{cite book | title=Politik Hukum | publisher=CV. AZKA PUSTAKA | year=2021 | isbn=978-623-5832-05-0 | url=https://books.google.com.au/books?id=GAlZEAAAQBAJ&pg=PA118 | language=id | access-date=2022-02-16 | page=115}}</ref>
Di tahun 1956, akibat penangkapan terhadap pemimpin PPI dan OPI di Sorong, Organisasi Pemuda Irian tersebut kemudian dipimpin oleh Bastian Samori, Yulius Worabay, Lodewijk Wosiri, Bob Warinusi, dan [[Elias Paprindey]]. Pada tanggal 3 November 1956, mereka berupaya untuk mesabotase tanki minyak di Sorong. Terjadi pemberontakan serupa oleh pemuda di Fakfak, di mana mereka menyerang pos polisi belanda.<ref name="Google Play Books"/> Pemerintah Belanda kemudian menangkap Elias Paprindey, Elimelek Ayoni, dan Franky Kossa pada tahun 1959.<ref name="Nurhabsyah 2005">{{Cite web|last=Nurhabsyah|date=2005|title=Gerakan Bawah Tanah Cara Rakyat Irian Jaya Menentang Kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda|url=http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1690/sejarah-nurhabsyah2.pdf|website=Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas Sumatera Utara|page=5|access-date=4 March 2021}}</ref>
Pada tanggal 15 Juni 1960, legislasi New Guinea Organic law diadopsi di parlemen Belanda, dengan demikian Dewan Papua yang dikenal dengan nama [[Nieuw Guinea Rad]] dibentuk. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua dengan membentuk [[Dewan Adat Papua]], termasuk pembentukan [[Partai Politik Papua]], serta mengizinkan Keterlibatan [[Partai Politik Papua]] dalam Pemilihan Dewan Papua atau [[Nieuw Guinea Rad]], selanjutnya [[Nieuw Guinea Rad]] menciptakan sebuah [[Simbol Bangsa Papua]] yaitu nama [[Bangsa Papua]] sebagai [[West Papua]] atau [[Papua Barat]], [[Burung Mambruk]] sebagai simbol [[Bangsa Papua]], Bendera [[Bintang Kejora]] sebagai [[Bendera Papua Barat]], lagu [[Hai Tanahku Papua]] sebagai [[Lagu Kebangsaan Papua Barat]], uang [[Gulden Nieuw Guinea]] sebagai [[Mata Uang Bangsa Papua Barat]] mempersiapkan [[Dekolonisasi Papua]] atau [[Kemerdekaan Papua]] di rencanakan penyerahan [[kemerdekaan Papua]] secara [[de facto]] tahun [[1961]]. Pada tanggal 19 October 1961, [[Nieuw Guinea Rad|Dewan Nugini]] mengajukan manifesto untuk permohonan izin mendeklarasikan Simbol Bangsa Papua Barat. Maka pada [[1 Desember]] [[1961]], [[Pemerintah Belanda]] mengizinkan simbol tersebut diadopsi sebelah bendera belanda.<ref name="Veur 1963 pp. 54–73">{{cite journal | last=Veur | first=Paul W. van der | title=Political Awakening in West New Guinea | journal=Pacific Affairs | publisher=Pacific Affairs, University of British Columbia | volume=36 | issue=1 | year=1963 | issn=0030-851X | jstor=2754774 | pages=54–73 | doi=10.2307/2754774 | url=http://www.jstor.org/stable/2754774 | access-date=2021-11-03}}</ref>
Pada tahun 1958 sampai 1961, sejumlah pemuda papua melintas ke wilayah Indonesia, mereka diterima dan mendapat pelatihan militer dalam rangka upaya perebutan kembali dari pemerintah Belanda, beberapa tokoh<ref>{{Cite news|date=2022-01-13|title=Tokoh Papua Curhat ke Ketua DPD RI, Berharap Anak Papua Diberi Kepercayaan|url=https://zonanusantara.com/tokoh-papua-curhat-ke-ketua-dpd-ri-berharap-anak-papua-diberi-kepercayaan/|work=zonanusantara.com|access-date=2023-03-21}}</ref> terkenal berikut AJ. Dimara, Benny Torey, Marinus Imbury, Zadrack Rumbobiar, Melkianus Torey, dan Metusalim Fimbay.<ref name="Google Play Books"/><ref name="Politik Hukum 2021 p. 118">{{cite book | title=Politik Hukum | publisher=CV. AZKA PUSTAKA | year=2021 | isbn=978-623-5832-05-0 | url=https://books.google.com.au/books?id=GAlZEAAAQBAJ&pg=PA118 | language=id | access-date=2022-02-16 | page=118}}</ref>
Di [[Jayapura]] dan Manokwari melaksanakan Upacara Deklarasi [[Kemerdekaan Papua Barat]] secara [[de facto]] dan secara [[de jure]] dipersiapkan tahun 1969 sesuai dengan rencana [[Pemerintah Belanda]] memberikan Kemerdekaan bagi Nederlands Nieuw Guinea{{butuh rujukan}} dalam Daftar Wilayah Dekolonisasi atau Wilayah Non Self Government Territory di PBB dan ditangani oleh Badan Dekolonisasi PBB yang dikenal [[Tim 24]].{{butuh rujukan}} Pada tanggal tersebut semua masyarakat Papua dan pegawai [[Pemerintah Belanda]] mengikuti Acara Deklarasi Simbol Bangsa Papua sekaligus Deklarasi [[Kemerdekaan Papua Barat]].{{butuh rujukan}} Saat itu [[Lagu Kebangsaan Papua Barat]] dan [[Lagu Kebangsaan Belanda]] dinyanyikan saat pengibaran [[Bendera Papua Barat]] [[Bintang Kejora]] disamping [[Bendera Belanda]] sebagai Deklarasi [[Kemerdekaan Papua Barat]].{{butuh rujukan}}
Tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan Perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) kepada Indonesia. Sedangkan [[Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa|United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)]], sebuah badan khusus yang dibentuk [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] untuk mengawasi [[Penentuan Pendapat Rakyat|act free choice]] di Papua yang pada tahun [[1969]] menggunakan dua nama untuk [[Papua (wilayah Indonesia)|Papua]], yaitu West New Guinea/West Irian. Saat itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Subandrio, dengan perwakilan asal Papua meliputi J.A. Dimara, [[Albert Karubuy]], Frits Kirihio, Silas Papare, M. Indey, dan Efraim Somisu.<ref name="25 Tahun Trikora p.156">{{cite book | title=25 tahun Trikora | website=Google Play Books | year=1988 | url=https://play.google.com/books/reader?id=650vAAAAMAAJ&pg=GBS.PR2&hl=en | language=id |pages=156 | access-date=2021-11-01}}</ref>
Pada tanggal 14 Juli–2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. 1.025 laki-laki dan perempuan dipilih menjadi delegasi wilayahnya dan secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia, kritik menyebutkan militer Indonesia lah yang memilih dengan paksaan. Berikutnya, nama Papua atau Nederlands Nieuw Guinea diganti menjadi Irian Barat sejak [[5 Mei]] [[1963]] saat wilayah diserahkan dari [[Kerajaan Belanda|Belanda]] ke dalam [[Sejarah Indonesia (1959–1965)|Negara Republik Indonesia]]. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan [[pemerintah Indonesia]] dilangsungkan oleh Suharto setelah ditolak Sukarno. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, walau secara resmi Papua belum menjadi Provinsi di Indonesia.<ref name="Budiartie 2018">{{Cite news| last=Budiartie | first=Gustidha | title=Freeport: Sukarno Tolak, Soeharto Teken Kontrak, Jokowi Rebut |work=[[CNBC Indonesia]] | date=2018-07-12 | url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20180712154150-4-23248/freeport-sukarno-tolak-soeharto-teken-kontrak-jokowi-rebut | language=id | access-date=2022-02-02}}</ref>
Dalam Sidang Umum PBB 1969 Agenda Pembahasan Pelaksanaan [[PEPERA]] menjadi masalah sengit antara dua kubu dengan pembahasan menjadi tiga hari dari biasanya satu jam. Kelompok Pan African yang terdiri dari Negara-negara Afrika dan Amerika dan Amerika Latin menolak dan menuntut Pelaksanaan Ulang dengan One Man One Vote bukan dengan cara Musyawarah Indonesia yang dipake dalam [[PEPERA]] sedangkan Negara-negara Asia mendukung Indonesia. Sidang diskor 1 Minggu dan Indonesia memperoleh dukungan 53%.{{cn}}
Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun [[1969]]. Kemudian pada tanggal [[1 Maret]] [[1973]] sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh [[Soeharto|Presiden Soeharto]] menjadi nama Irian Jaya.{{cn}}
Memasuki [[Sejarah Indonesia (1998–sekarang)|era reformasi]] sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. [[Abdurrahman Wahid|Presiden Abdurrahman Wahid]] memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru [[1999]] ke [[2000]], pagi hari tanggal [[1 Januari]] [[2000]], dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh [[Kesultanan Tidore]] pada tahun [[1800]]-an.
==Sejarah==
| |||