Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perbezaan antara semakan

Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Tiada ringkasan suntingan
Tiada ringkasan suntingan
Baris 9:
 
 
==NaskahTerbitan Undang-Undang DasarPerlembagaan 1945==
Sebelum dilakukan Perubahansebarang pindaan, UUD 1945 terdiri atasdaripada Pembukaanpembukaan, Batangisi Tubuhkandungan (16 bab, 37 pasalfasal, 49 ayat, 4 pasalfasal Aturanperaturan Peralihanperalihan, dan 2 ayat Aturanperaturan Tambahantambahan), sertadan Penjelasanpenjelasan.
 
Setelah dilakukan 4empat kali perubahanpindaan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 73 pasalfasal, 170 ayat, 3 pasalfasal Aturanperaturan Peralihanperalihan, dan 2 pasal Aturanperaturan Tambahantambahan.
 
Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan '''''Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah'',''' Sebagaiditerbitkan Naskahdalam risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai suatu buku Perbantuanpanduan dan Kompilasisusunan Tanpatanpa Adasebarang Opinipenjelasan.
 
==Sejarah==
===Sejarah Awalawal===
Pada tanggal [[22 JuniJun]] [[1945]], disahkan [[Piagam Jakarta]] yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal [[10 Juli|10]]-[[17 Juli]] [[1945]]. Tanggal [[18 Agustus]] [[1945]], [[PPKI]] mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
 
===Periode 1945-1949===
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal [[16 Oktober]] [[1945]] memutuskan bahwa [[KNIP]] diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal [[14 November]] [[1945]] dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945.
 
===Periode 1959-1966===
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal [[5 Juli]] [[1959]], Presiden [[Soekarno]] mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara 1950]] waktu itu.
 
Baris 30:
* MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
* [[Gerakan 30 September|Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia]]
<!--
Dalam kenyataannya, sepanjang masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965 UUD ini kemudian digunakan oleh Presiden Soekarno untuk menentukan kebijaksanaan politiknya yang dikenal saat itu cenderung Progresif Revolusioner terutama terhadap situasi politik Internasional yang diwarnai Perang Dingin serta tuntutan kemerdekaan dan revolusi Asia-Afrika. Serta keinginannya agar muncul kemandirian bangsa sehingga UUD 1945 ini kemudian dilengkapi dengan konsep NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis) dan Manifesto Politik yang dikenal sebagai Manipol USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi terpimpin dan Kepribadian Bangsa]]. Kalangan pendiri Orde Baru mengatakannya sebagai penyelewengan UUD 1945 sekaligus Penyelewengan Pancasila.-->
 
===Periode 1966-1998===
Pada masa [[Orde Baru]] (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.
 
Pada masa OrdeOrder Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
* Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
* Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
 
==PerubahanPindaan UUD 1945==
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]] (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
 
Baris 52 ⟶ 50:
* Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal [[1 Agustus|1]]-[[11 Agustus]] [[2002]] &rarr; [[Perubahan Keempat UUD 1945]]
 
==Lihat pulajuga==
* [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia]]
* [[Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003]]
 
==Pranala luar==
{{wikisource|Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945}}
* [[Peraturan Perundang-undanganPerundangan di Indonesia]]
* [[Ketetapan MPR NomorNombor I/MPR/2003]]
 
<br clear=all>
{{Sejarah Konstitusi Indonesia}}
 
{{Peraturan Perundang-undangan}}