Pilihan raya umum (juga lazim di Indonesia: pemilihan umum) adalah suatu pemilihan yang dijalankan untuk memilih wakil-wakil rakyat ke jawatan politik dalam sesebuah pentadbiran yang tertentu.[1] Jawatan-jatwatan sebegini tersebut beraneka-ragam dari setinggi presiden/eksekutif yang mentadbir dan memerhati pengurusan sesebuah badan politik atau pengurusan secara utamanya kepada wakil rakyat/legislatif di berbagai-bagai tingkat pemerintahan, sampailah ke serendah kepala desa atau penghulu. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.[2]

Ia merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorik, hubungan awam, komunikasi massa, pelobian dan lain-lain kegiatan.[perlu rujukan] Meskipun agitasi dan propaganda di negara-negara demokrasi sangat dikecam, namun teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.[3]

Setelah pemungutan undian dilakukan, proses penghitungan dimulai.[perlu rujukan] Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.[perlu rujukan]

Penentuan untuk jumlah kerusi dalam partai politikSunting

Daftar partai (party-list) dalam sistem berkadar terbagi 3 yaitu:[4]

  • Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
Metode Rumus
D'Hondt undian yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Sainte Laguë (asli) undian yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
Sainte Laguë (modifikasi) undian yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
Danish undian yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya.
  1. Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah undian teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
  2. Dalam tersisa satu kerusi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah undian yang sama maka:
    1. Jika berada pembagian di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah undian terbanyak.
    2. Jika berada pembagian di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan pembagian yang sebelumnya.
  • Suara sisa terbanyak/Kuota (Largest remainder)
Metode Rumus
Hare  
Droop  
Imperiali  
Hagenbach-Bischoff  
  1. Jika jumlah sisa undian yang memiliki sama maka terambil dari jumlah undian teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
  2. Dalam tersisa satu kerusi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah undian yang sama maka:
    1. Jika berada undian sisa di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah undian terbanyak.
    2. Jika berada undian sisa di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan undian sisa yang sebelumnya.
  • Metode lainnya
Metode Rumus
Hare-Niemeyer  

Jika jumlah undian yang memiliki sama maka terambil dari jumlah undian teratas. semua metode hitungan pembulatan atas.

MinoritasSunting

Minoritas adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kerusi DPR.

Jenis pemilihan yang sedia adaSunting

Berdasarkan bilangan peserta partai politikSunting

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

  1. sistem terbuka - pengundi atau pemilih menandakan nama dan foto peserta parti politik yang diingini.
  2. sistem tertutup - pengundi atau pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Berdasarkan perhitungan [5][6]Sunting

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

  1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah undian terbanyak. Jenis sistemnya:
    1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
    2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
    3. Suara blok (Block Vote/BV)
    4. Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
  2. sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
    1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
    2. Sistem paralel (Parallel system)
    3. Suara terbatas (Limited vote)
    4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
  3. sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
    1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
    2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
      1. Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
      2. Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)
    3. Daftar partai (Party-list)
      1. Daftar terbuka (Open-list)
      2. Daftar tertutup (Close-list)
      3. Daftar lokal (Local-list)
    4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan Distrik Proporsional
Peranan politik lemah kuat
Distribusi tinggi rendah
Kedekatan dengan calon pemilih tinggi rendah
Akuntabilitas tinggi rendah
Politik uang tinggi rendah
Kualitas parlemen sama dengan SD sama dengan SP
Calon parlemen harus daerah tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan ya tidak
Jumlah wakil tiap daerah hanya satu dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem rugi untung
Keloyalan wakil rakyat desentralisasi (loyal pada konstituensi) sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen tidak tergantung
Calon independen tidak ya
Ukuran daerah pemilihan sedikit banyak
Jumlah daerah pemilihan banyak sedikit
Membentuk koalisi tidak ya


Lihat jugaSunting

Mengikut negara dalam rantau Nusantara

Nota: negara Brunei Darussalam mengamalkan sistem kerajaan mutlak.

RujukanSunting

  1. ^ ""Election (political science)," Encyclopedia Britanica Online". Dicapai 18 Agustus 2009.  Check date values in: |access-date= (bantuan)
  2. ^ Robert, Henry M.; dll. (2011). Robert's Rules of Order Newly Revised (edisi 11th). Philadelphia, PA: Da Capo Press. m/s. 438–446. ISBN 978-0-306-82020-5. 
  3. ^ Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39
  4. ^ http://home.snafu.de/watchin/Republika12_07_2011.pdf
  5. ^ Perbedaan sistem distrik dan proporsional
  6. ^ jidil 2